Lebong,binews.co.id – Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan Pamal Aksi Satu Tahun Bersih-Bersih memulai sebuah protes tak biasa di halaman kantor Bupati Lebong. Setiap hari, tomat busuk akan dilemparkan ke arah kantor bupati sebagai simbol perlawanan terhadap dua persoalan krusial yang dianggap menggerogoti pemerintahan: tunggakan ganti rugi (TGR) yang tak kunjung tuntas dan minimnya transparansi aset daerah dari masa ke masa.
Aksi yang dideklarasikan berlangsung selama setahun penuh ini dinilai sebagai sinyal kuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Azhari.
Dua Tuntutan Tajam: TGR dan Transparansi Aset
Urpi, koordinator aksi, menegaskan dua tuntutan inti masyarakat. Pertama, penyelesaian definitif masalah TGR yang telah berlarut-larut tanpa kepastian. Kedua, publikasi aset daerah secara terbuka dan real time melalui platform digital yang bisa diakses masyarakat kapan saja.
“Kami ingin tahu ke mana saja uang rakyat Lebong mengalir. Bagaimana kondisi aset kita yang sebenarnya? Tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi,” tegas Urpi dengan suara lantang.
Masyarakat mendesak agar riwayat aset daerah dari bupati pertama hingga era sebelumnya dicatat, ditertibkan, dan dipublikasikan secara digital. “Kalau ini tidak bisa dilakukan, berarti bukan masalah teknis, tapi soal kemauan politik,” tambahnya.
Netralitas ASN Jadi Sorotan
Selain soal aset, masyarakat juga menyoroti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Lebong 2024. Banyak ASN disebut terang-terangan memobilisasi dukungan untuk kandidat tertentu.
“Ini merusak demokrasi dan melukai rasa keadilan. Kami tidak mau lagi sekadar imbauan. Kami menuntut sanksi nyata,” seru Urpi.
Tokoh Masyarakat Ikut Bicara
Hisbuan Alis, salah seorang tokoh masyarakat, menyebut Pemkab Lebong harus berani membuka diri. “Bupati Azhari wajib meningkatkan transparansi. Digitalisasi aset memang butuh waktu, tapi komitmennya harus jelas sejak sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelanggaran netralitas ASN tidak bisa dibiarkan. “Kalau ada temuan, harus ditindak sesuai aturan, tidak boleh pandang bulu,” tegasnya.
DPRD Disorot
Tak hanya eksekutif, legislatif juga kena kritik. Domer, tokoh pemuda Lebong, menilai DPRD terlalu pasif. “DPRD harus gunakan fungsi pengawasan. Mereka wajib memanggil eksekutif, meminta penjelasan detail tentang TGR, aset, netralitas ASN, bahkan arogansi PJS kades. Kalau DPRD diam, sama saja bersekongkol,” kecamnya.
Bupati Dinilai Menghindar
Sejak aksi berlangsung beberapa pekan, Bupati Azhari belum sekali pun menemui massa. Sikap ini membuat kemarahan masyarakat semakin dalam.
“Seorang pemimpin seharusnya hadir, bukan sembunyi. Ketidakberanian Azhari justru menegaskan bahwa good governance hanya jargon di Lebong,” sindir Urpi.
Tomat Busuk Jadi Simbol
Senin, 22 September 2025, aksi masih berlanjut. Puluhan warga tetap bertahan dengan tomat busuk di tangan, siap dilemparkan ke kantor bupati. Bagi mereka, satu tomat busuk melambangkan satu hari menunggu keadilan dan transparansi yang tak kunjung datang.
“Kami sudah muak dengan kata-kata. Yang kami butuh sekarang hanya bukti nyata,” tutup Urpi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Lebong belum memberikan pernyataan resmi. Upaya menghubungi Plt Sekda, Syarifudin, via WhatsApp tak mendapat respons.(Tew)
