Ketika Legalitas Dipertanyakan, Warga Saling Lapor Bersama Wakil Rakyat : Polemik PT Agricinal Memanas

Bengkulu Utara,binews.co.id – Polemik dugaan operasional tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyeret nama PT Agricinal kian memanas. Isu yang semula berkutat pada persoalan administratif dan kepatuhan hukum, kini menjelma menjadi konflik sosial terbuka yang memecah masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Alih-alih mengerucut pada substansi utama—apakah perusahaan telah mengantongi AMDAL sah sebelum menjalankan kegiatan—perdebatan publik justru bergeser menjadi pertarungan opini yang tajam: pro-investasi versus anti-investasi. Situasi ini memunculkan dugaan adanya pembentukan opini yang terstruktur, yang secara perlahan mengaburkan isu legalitas lingkungan.

Isu Legalitas yang Mengabur

Pertanyaan publik pada dasarnya sederhana: Apakah PT Agricinal telah memiliki AMDAL yang sah sebelum kegiatan operasional dimulai?

AMDAL bukan sekadar dokumen administratif. Ia merupakan instrumen hukum yang menjadi prasyarat mutlak bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun hingga kini, belum terdapat klarifikasi terbuka dan transparan kepada publik mengenai status dokumen tersebut. Tidak ada pemaparan resmi yang bisa diakses masyarakat secara luas terkait tanggal penerbitan, proses penyusunan, hingga persetujuan AMDAL dimaksud.

Ketiadaan keterbukaan inilah yang kemudian memantik spekulasi.

Pola Pembelahan Sosial Menguat

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya dugaan pola pembelahan sosial yang menguat di tengah masyarakat desa penyangga. Indikasinya terlihat dari:

• Framing ekonomi versus lingkungan, seolah-olah mempertanyakan AMDAL identik dengan menolak investasi.
• Pelabelan terhadap warga kritis sebagai penghambat pembangunan.
• Munculnya tekanan sosial dan stigma terhadap pihak yang mempertanyakan legalitas.
• Berujung saling lapor ke aparat, memperkeruh situasi yang semestinya bisa diselesaikan melalui transparansi.

Narasi yang berkembang perlahan menggeser fokus dari substansi hukum menjadi konflik identitas dan kepentingan. Diskusi publik berubah menjadi perdebatan emosional. Ruang dialog menyempit, sementara kecurigaan meluas.

Ketika konflik horizontal menguat, tuntutan atas transparansi dokumen justru melemah.

Aspek Hukum yang Belum Terjawab

Secara normatif, jika benar sebuah perusahaan beroperasi tanpa AMDAL yang sah, maka terdapat potensi pelanggaran hukum. Undang-undang mengatur bahwa setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat operasional.

Tanpa itu, kegiatan usaha dapat dikategorikan cacat prosedural. Sanksinya tidak ringan—mulai dari administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Namun hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi terbuka dari pihak PT Agricinal yang menjawab secara lugas pertanyaan inti: Apakah AMDAL telah dimiliki sebelum operasional berjalan?

Ketiadaan klarifikasi publik yang komprehensif justru memperkuat persepsi negatif dan membuka ruang spekulasi lebih luas.

Siapa yang Dirugikan?

Di tengah pusaran opini dan pertarungan narasi, masyarakat desa penyangga menjadi pihak yang paling terdampak.

Hubungan sosial yang sebelumnya harmonis mulai retak. Diskusi berubah menjadi perdebatan tajam. Kelompok masyarakat dan wakil Rakyat terbelah berdasarkan sikap terhadap perusahaan. Proses hukum pun mulai berjalan, mempertegang situasi.

Tanpa audit terbuka dan transparansi dokumen, konflik ini berpotensi membesar dan meluas. Dampaknya bukan hanya pada stabilitas sosial, tetapi juga pada legitimasi investasi itu sendiri.

Pertanyaan Krusial

Apakah warga yang mempertanyakan AMDAL benar-benar sedang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan kepastian hukum?
Ataukah mereka—tanpa disadari—terjebak dalam strategi pembelahan opini yang menjauhkan publik dari substansi persoalan?

Di sisi lain, jika perusahaan memang telah memenuhi seluruh ketentuan hukum, mengapa klarifikasi terbuka belum disampaikan secara transparan kepada publik?

Satu hal yang pasti, konflik sosial bukanlah solusi. Transparansi adalah kunci. Tanpa keterbukaan dokumen dan verifikasi independen, polemik ini akan terus menjadi bara dalam sekam—siap menyulut konflik yang lebih besar.

Dan publik masih menunggu jawaban.(Red)