Transparansi Bantuan Gempa Perumahan BRA Kota Bengkulu Dipertanyakan, MAFIA Desak APH Audit Khusus
Bengkulu,binews.co.id – Persoalan penyaluran berbagai bantuan bagi korban gempa bumi di Perumahan Betungan Raflesia Asri, Kota Bengkulu, kini mulai menjadi sorotan serius.
Isu transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan mencuat ke permukaan seiring munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait realisasi bantuan yang diterima para korban terdampak.
Bantuan pascagempa yang dikucurkan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, diketahui tidak sedikit jumlahnya. Bantuan tersebut meliputi bantuan barang kebutuhan dasar, perbaikan rumah, hingga bantuan tunai.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dan rinci mengenai sejauh mana bantuan itu benar-benar sampai ke tangan para korban yang berhak.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA), Darul, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong dilakukannya audit khusus terhadap seluruh bantuan gempa yang diperuntukkan bagi warga Perumahan Betungan Raflesia Asri.
“Setahu kami, bantuan yang dikucurkan itu jumlahnya besar, baik berupa barang, uang, maupun perbaikan rumah. Tapi persoalannya, kita tidak tahu secara pasti sejauh mana bantuan tersebut telah diterima oleh korban gempa. Ini yang harus dibuka secara terang-benderang,” tegas Darul, Jumat (27/12/2025).
Menurut Darul, audit khusus menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak ada hak korban yang terabaikan, diselewengkan, atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Ia juga menekankan bahwa transparansi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga aparat di tingkat bawah, seperti lurah, RT, dan RW yang memiliki peran langsung dalam pendataan dan penyaluran bantuan.
“Transparansi dari lurah, RT, dan RW juga wajib kita pertanyakan. Sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses penyaluran bantuan, dan apakah sudah sesuai dengan data korban di lapangan,” ujarnya.
lanjut Darul, tidak ingin persoalan bantuan kemanusiaan justru ternodai dengan dugaan permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, bantuan untuk korban bencana adalah hak masyarakat yang harus disalurkan secara utuh, adil, dan tepat sasaran.
“Baik bantuan dari pemerintah maupun dari pihak swasta, semuanya harus diaudit. Kita tidak ingin hak-hak korban gempa tidak tersalur sebagaimana mestinya. Apalagi jika sampai ada permainan atau penyelewengan oleh oknum tertentu,” kata Darul.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan penyimpangan bantuan bencana sama saja dengan membuka ruang bagi kerusakan sistem dan hilangnya kepercayaan publik.
“Rusaknya negeri ini salah satunya karena diamnya orang-orang baik yang membiarkan keburukan terjadi,” pungkasnya.
Masyarakat pun berharap, langkah audit khusus yang didorong MAFIA dapat menjadi pintu masuk untuk membuka fakta sebenarnya demi keadilan bagi para korban gempa.(Red)
