MAFIA Soroti Dugaan Hilangnya Aset Kendaraan dan Kejanggalan Anggaran 2024 di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
Bengkulu,binews.co.id – Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA) menyoroti keras dugaan amburadulnya pengelolaan aset dan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu. Sedikitnya 159 aset berupa kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2024 diduga tidak diketahui keberadaannya, memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Jenderal MAFIA, Amirul Mukminin, SE, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan indikasi kuat adanya masalah serius yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jika benar terdapat 159 kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya, ini bukan persoalan sepele. Aset negara tidak boleh hilang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini harus diusut secara menyeluruh,” tegas Amirul.
Menurutnya, setiap kendaraan dinas wajib tercatat rapi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), lengkap dengan nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, status pemakai, serta kondisi fisiknya. Ketidakjelasan ratusan aset kendaraan ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan membuka ruang terjadinya dugaan Tindak pidana Korupsi.
Tidak hanya soal aset, Amirul mengungkapkan bahwa MAFIA telah dua kali melayangkan surat resmi kepada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu terkait sejumlah dugaan kejanggalan realisasi Anggaran Tahun 2024. Namun hingga kini, surat-surat tersebut tidak pernah mendapat jawaban.
“Kami sudah dua kali bersurat secara resmi. Isinya mempertanyakan dugaan SPPD fiktif, dugaan hilangnya aset kendaraan, serta beberapa item belanja lain yang kami nilai tidak wajar. Tapi sampai sekarang tidak ada klarifikasi sama sekali,” ungkap Amirul.
Sikap diam tersebut, kata Amirul, justru semakin memperkuat dugaan adanya persoalan yang sengaja ditutupi.
“Kalau semuanya bersih, seharusnya dijawab secara terbuka. Diamnya pihak Sekretariat DPRD Kota Bengkulu ini justru menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan ada upaya menutupi dugaan yang ada,” tegasnya.
MAFIA menilai, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip good governance, bukan justru meninggalkan tanda tanya besar dalam pengelolaan anggaran dan aset negara.
Atas kondisi tersebut, MAFIA mendesak Inspektorat Kota Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif, tidak hanya berbasis dokumen tetapi juga pemeriksaan fisik aset di lapangan.
“Harus ditelusuri satu per satu. Di mana kendaraan itu sekarang, siapa pengguna terakhirnya, apakah dialihkan tanpa prosedur, atau justru tidak pernah ada secara fisik. Semua harus dibuka terang,” ujar Amirul.
Lebih lanjut, Amirul menegaskan bahwa persoalan ini sudah layak masuk ranah hukum dan tidak cukup diselesaikan secara internal.
“Kami menilai hal ini patut disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Agar semuanya terang benderang. Ini uang negara, uang rakyat, bukan uang pribadi, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
MAFIA memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan dari pihak Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, MAFIA menyatakan siap membuat laporan resmi ke APH.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekretariat DPRD Kota Bengkulu pihak media terus berupaya mendapatkan jawaban resmi pihak sekretariat DPRD Kota Bengkulu terkait dugaan tidak jelasnya 159 aset kendaraan maupun dugaan kejanggalan realisasi anggaran tahun 2024.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan serta aset daerah. Publik kini menunggu, apakah persoalan ini akan diusut tuntas atau justru mengendap tanpa kejelasan.(Tim)
