Bengkulu,binews.co.id – Dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis dan mengembangkan pola pikir progresif di kalangan kader, Rayon Zaid Bin Tsabit Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bengkulu menggelar kegiatan Follow Up dengan mengusung tema “Perspektif PMII: Kontroversi Tambang Emas Seluma dan Relevansi Nilai-Nilai Dasar Pergerakan (NDP)”.
Kegiatan ini diikuti sekitar 50 Orang kader PMII di Taman Tahura. Acara tersebut menjadi wadah intelektual bagi mahasiswa untuk mendalami isu lingkungan dan sosial yang tengah hangat diperbincangkan, khususnya terkait kontroversi tambang emas di Kabupaten Seluma.
Sebagai pemantik dalam kegiatan ini, Habib Bukhori menyampaikan pandangan mendalam mengenai bagaimana PMII menempatkan persoalan tambang dalam kerangka nilai-nilai dasar pergerakan.
Ia menegaskan bahwa dalam perspektif PMII, isu pertambangan bukan sekadar soal ekonomi dan pembangunan, tetapi juga persoalan moral, spiritual, dan ekologis.
“Dalam NDP, kita mengenal tiga relasi penting: Hablum Minallah (hubungan manusia dengan Tuhan), Hablum Minannas (hubungan manusia dengan sesama), dan Hablum Minal Alam (hubungan manusia dengan alam). Ketiganya merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi kader PMII dalam menyikapi persoalan sosial,” ujarnya.
Habib menambahkan, PMII sejak awal telah menempatkan alam sebagai bagian penting dari landasan gerakannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup sebagai tempat manusia beraktivitas dan bertumbuh.
“Cara pandang manusia modern terhadap alam sering kali bersifat eksploitatif. Alam diposisikan sebagai objek pasif yang bisa dieksplorasi tanpa batas. Inilah yang membuat krisis ekologis semakin parah. Ketika manusia merasa berhak memperkosa alam demi kepentingan ekonomi, maka nilai moral dan spiritual telah kehilangan maknanya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa cita-cita “Indonesia Emas 2045” tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan industri tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi justru melahirkan kesombongan manusia terhadap alam.
“Permasalahan ekologi itu kompleks. Tidak bisa hanya mempertahankan pembangunan sambil mengabaikan lingkungan, atau sebaliknya menjaga alam tapi menolak pembangunan. Keduanya harus berjalan seimbang dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Akbar, selaku Ketua Rayon PMII Zaid Bin Tsabit, menegaskan bahwa dalam konteks Hablum Minal Alam, aktivitas pertambangan emas yang berpotensi merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar PMII.
“Ketika tambang emas mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar dan merusak ekosistem, maka itu bukan hanya masalah hukum atau ekonomi, tapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. NDP PMII mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam,” tutur Akbar.
Ia juga menyoroti dimensi sosial dari persoalan tambang. Dalam konteks Hablum Minannas, rencana dan aktivitas pertambangan sering kali menimbulkan konflik horizontal antar warga serta kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat lokal dan perusahaan. Oleh karena itu, PMII mendorong pentingnya solidaritas sosial dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam.
“PMII hadir bukan untuk menolak pembangunan, tetapi untuk mengingatkan bahwa pembangunan harus berpihak pada manusia dan lingkungan. Kami mendorong adanya tata kelola sumber daya yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Akbar menambahkan bahwa Hablum Minallah menjadi dimensi moral yang tidak boleh diabaikan. Dalam kerangka ini, pengelolaan sumber daya alam harus dilandasi kesadaran spiritual bahwa manusia hanyalah khalifah, bukan pemilik mutlak bumi.
“Mengelola alam adalah amanah, bukan hak absolut. Maka setiap kebijakan dan aktivitas pertambangan harus didasari nilai tanggung jawab kepada Tuhan dan generasi masa depan,” ujarnya.
Dari hasil diskusi tersebut, para kader PMII menyimpulkan perlunya gerakan moral dan sosial yang mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka merekomendasikan pendekatan baru yang memadukan aspek pembangunan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan publik.
Kegiatan ini menegaskan peran PMII sebagai organisasi kaderisasi yang tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual mahasiswa, tetapi juga berkomitmen terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan.
“Melalui nilai-nilai dasar pergerakan, PMII terus berupaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan perjuangan sosial menuju keadilan ekologis.”Tutup Akbar.(Tew)
