Bengkulu,binews.co.id – Ketegangan antara lembaga masyarakat pengawas anggaran dan instansi pemerintah kembali memanas. Setelah dua kali melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA) memastikan akan melaporkan Kesbangpol ke Aparat Penegak Hukum (APH) pada besok hari.
Langkah tegas ini diambil setelah tidak ada satu pun tanggapan atau jawaban resmi dari pihak Kesbangpol atas surat klarifikasi yang sebelumnya dilayangkan oleh MAFIA.
“Sudah dua kali kita sampaikan surat, namun hingga kini belum mendapat respon dan jawaban apapun. Apalagi ada dugaan permainan oknum bendahara dan oknum sekretaris dalam pengelolaan anggaran di Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah,” ungkap Darul, Sekretaris Jenderal MAFIA, dengan nada tegas.
Menurut Darul, dugaan tersebut bukanlah isapan jempol. Pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan indikasi awal yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Kesbangpol Benteng.
“Kami tidak menjustifikasi siapa pun. Namun, ketika indikasi penyimpangan muncul dan tidak ada transparansi dari pihak instansi, maka patut diselidiki lebih lanjut oleh APH. Kami akan menyerahkan bukti-bukti awal untuk memperkuat laporan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darul menegaskan bahwa sikap diam dan tertutup dari pihak Kesbangpol justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan.
“Ini bukan sekadar laporan biasa. Ini tentang akuntabilitas dan tanggung jawab penggunaan uang negara. Saat masyarakat mempertanyakan kejelasan anggaran, tapi tidak ada jawaban, maka muncul dugaan kuat adanya praktik yang tidak sehat. Kami minta APH menjadikan ini atensi serius,” tegasnya lagi.
MAFIA menilai, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, setiap lembaga publik wajib membuka ruang klarifikasi ketika muncul pertanyaan dari masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan anggaran. Ketertutupan dan sikap mengabaikan surat konfirmasi publik merupakan indikasi lemahnya komitmen terhadap prinsip good governance.
Rencananya, laporan resmi akan disampaikan langsung tim investigasi MAFIA ke aparat penegak hukum di Bengkulu. Dalam laporan tersebut, MAFIA juga akan menyertakan kronologi lengkap, bukti administratif, serta dugaan aliran dana yang dianggap tidak sesuai peruntukannya.
“Kalau semua pihak patuh dan terbuka, tidak mungkin ada kecurigaan. Tapi kalau diam dan menghindar, tentu publik berhak bertanya. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menegakkan keadilan dan transparansi penggunaan uang rakyat,” pungkas Darul.(Red)
