Bengkulu,binews.co.id – Program penanaman 10 ribu bibit kelapa di kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu kini menjadi perbincangan publik. Alih-alih menuai apresiasi, program ini justru menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait transparansi anggaran dan tekhnis pelaksanaannya.
Sorotan datang dari Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA). Sekretaris Jenderal MAFIA, Darul, menegaskan pihaknya menilai program tersebut patut mendapat pengawasan serius, termasuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
“Kalau menurut hemat kami, program itu nampaknya menelan anggaran yang fantastis. Apalagi bibit kelapa yang ditanam dikabarkan sudah memiliki buah. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: berapa sesungguhnya anggaran yang dihabiskan, dan dari mana sumbernya?” tegas Darul.
Menurutnya, penanaman pohon memang sah-sah saja sebagai program lingkungan maupun pariwisata. Namun, Darul mengingatkan bahwa publik tidak boleh hanya disuguhi pencitraan dan slogan. Transparansi anggaran dan detail teknis justru menjadi kunci utama.
“Jangan hanya branding yang dibangun. Publik berhak tahu spesifikasi bibit yang digunakan, kriteria kelayakannya, asal-usul penyedia bibit, serta sistem pelaksanaannya seperti apa. Kalau semua serba tertutup, wajar kalau publik menduga-duga ada hal lain di balik program ini,” tambahnya.
MAFIA menegaskan, lembaganya juga akan melakukan ipemantauan lebih jauh untuk menelusuri lebih dalam soal sumber dan besaran anggaran yang dialokasikan. Namun, Darul meminta Kejati Bengkulu tidak tinggal diam dan turut melakukan pemantauan.
“Karena ini menyangkut uang negara, kami berharap Kejati ikut memantau dan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai pada tujuan,” ujarnya keras.
Darul juga mengingatkan, apabila transparansi diabaikan, program ini bisa menjadi bom waktu yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia menegaskan publik tidak anti pembangunan, tapi justru menuntut agar setiap pembangunan dikelola dengan jujur, terbuka, dan akuntabel.
“Kalau transparan, publik pasti mendukung. Tapi kalau serba gelap, wajar publik mencurigai ada permainan. Inilah yang kita mendukung agar Kejati Bengkulu ikut memantau pelaksanaan program itu,” tutupnya.(Red)
