Bengkulu,binews.co.id – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Kamis (08/05/2025), memantik amarah publik.
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu mangkir dari ruang sidang utama di Jakarta, memilih hadir secara daring via Zoom dengan dalih klasik: keterbatasan anggaran dan kehabisan tiket.
Perkara yang terdaftar dengan nomor 88-PKE-DKPP/II/2025 ini diajukan oleh Septo Adinara memberikan kuasa kepada Deno Marlando dan Riki Susanto.
Teradu dalam perkara bukan hanya Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan enam komisioner lainnya, tetapi juga Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono dan keempat anggotanya.
Mereka diduga menerbitkan surat pengumuman status tersangka terhadap salah satu Calon Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang dinilai cacat etik karena tak diatur eksplisit dalam regulasi Pilkada. Padahal, status tersangka belum tentu terbukti bersalah secara hukum—bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
Namun, yang justru menyulut bara adalah sikap KPU Bengkulu yang dinilai ogah hadir langsung di ruang sidang utama. Dengan wajah datar, Ketua KPU Provinsi Bengkulu berdalih tak punya dana dan tiket habis.
Ketua DKPP: “Saya Sangat Kecewa”
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. “Pesan tiket jauh-jauh hari, jangan dadakan. Saya sangat kecewa saudara-saudara tidak hadir di ruang sidang ini,” sentil Heddy tajam.
Ia menilai kehadiran via daring tidak bisa menggantikan tanggung jawab moral untuk hadir langsung, apalagi dalam perkara serius menyangkut kredibilitas lembaga pemilu.
Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi : “Dalih Tak Masuk Akal!”
Juru Bicara Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi), Fauzan, menganggap alasan KPU Bengkulu sebagai bentuk penghindaran dan pelecehan terhadap proses hukum etik.
“Ketidakhadiran itu bukan karena tiket habis, tapi karena mental mereka habis. Kalau mereka serius, tiket bisa dipesan sejak jauh hari. Ini sidang resmi DKPP, bukan rapat RT,” tegasnya.
Ia bahkan menuding KPU Bengkulu tidak transparan dalam penggunaan anggaran, mempertanyakan bagaimana mungkin institusi sekelas KPU provinsi tak mampu biayai perjalanan sidang penting ke Jakarta.
Aksi Demo di Depan Mata
Geram dengan dalih tak masuk akal, Komunikasi menyiapkan aksi besar-besaran di depan Kantor KPU Provinsi Bengkulu. Mereka akan menuntut audit terbuka penggunaan anggaran dari tahapan Pemilu hingga Pilkada.
“Kita akan seruduk KPU! Jangan main-main dengan uang rakyat. Rakyat berhak tahu, anggaran digunakan untuk pemilu atau untuk ngeles dari sidang?” tandas Fauzan.
Sidang DKPP masih akan berlanjut. Sementara itu, sorotan tajam publik kini tertuju pada transparansi, etika, dan integritas KPU Provinsi Bengkulu. Akankah mereka berani mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan rakyat?(Tim).
