Oknum Sekcam Air Besi Diduga Menjadi Pemasok Pengadaan Ketahanan Pangan

Bengkulu Utara,binews.co.id – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya bisa menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan ada dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjauhi pelaku Tindak Pidana Korupsi ataupun tidal terlibat dalam hal bermain proyek dan prilaku lainnya yang melanggar UU.

Bukan hanya itu saja, tak jarang pula oknum ASN dalam menjalankan tugasnya memanfaatkan Jabatannya dengan sewenang-wenang. Seperti menekan pihak yang tentu punya kepentingan melalui tupoksinya, dan penekanan demi mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yakni adanya dugaan penyalahgunaan Jabatan dilakukan Oknum Sekcam demi mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain.

Dugaan itu mulai terungkap setelah adanya pengakuan dari beberapa nara sumber di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Air Besi.

Beberapa diantaranya menyampaikan bahwa oknum Sekcam tersebut memang benar telah menyalahgunakan kewenangan Jabatannya, yakni diduga terlibat dalam pengadaan ternak Ayam yang merupakan program Ketahanan Pangan di Beberapa Desa Kecamatan Air Besi.

Hal itu tentu hangat di perbincangkan di khalayak masyarakat ataupun ditengah Pemerintahan Desa se Kecamatan Air Besi.

Bahkan,btak hanya di lingkaran masyarakat umum ataipun Pemdes. Dugaan tersebut juga telah sampai kepada Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Provinsi Bengkulu. Maka, pihak DPD LAKI Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa dugaan itu akan menjadi atensi khusus bagi pihaknya melakukan pemantauan.

“Memang benar, kita sudah mendapatkan informasi mengenai dugaan tersebut. Maka kita akan menjadikan ini atensi khusus untuk di pantau. Apa lagi kuat dugaan oknum sekcam tersebut menjadi penyuplai atau suplayer dalam pengadaan ternak ayam yang merupakan program Ketahanan Pangan beberapa desa di Kecamatan Air Besi itu.” Kata Candra Irawan S.S.IP selaku Ketua DPD LAKI Provinsi Bengkulu.

Lanjutnya, pihaknya tidak hanya sekedar mendapat informasi mengenai dugaan yang ada. Bahkan pihaknya juga sudah turu ke beberapa desa guna mendapatkan informasi lebih jauh. Apa lagi ada dugaan pembagian feee.

“Ternyata berdasarkan pengakuan dari beberapa desa, memang benar Oknum sekcam menjadi suplayer pengaadaan ternak ayam ini. Bahkan dalam pelaksanaannya diduga terjadi Mark up.” Tandasnya.

Kemudian ujar Candra, walaupun si oknum sekcam ini mengklaim bahwa dia tidak mendatangani SPJ dan menyampaikan bahwa beberapa desa hanya membeli ayam kepada dirinya, “Sah-sah saja. Tapi kan sewaktu pelaksanaan pembagian ayam oknum sekcam ini langsung yang mengkoordinir ke desa, dan bahkan ada beberapa desa yang tidak cukup ayam yang sudah di beli hingga diduga diganti dengan uang tunai.” Jelas Candra.

Candra menegaskan, dengan adanya perihal itu pihaknya segera berkoordinasi ke Aparat Penegak Hukum dan menyampaikan surat ke KASN bersama bukti-bukti yang ada. Baik itu foto, video, rekaman suara ataupun data lainnya.

Karena jika oknum ASN turut bermain atau sebagai rekanan dalam suatu proyek pembangunan ataupun pengadaan dan sejenisnya dapat menyebabkan timbulnya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tentang larangannya jelas disebutkan dalam berbagai aturan.

Candra mengatakan, sanksi bagi ASN yang terlibat dalam permainan proyek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53/2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Itu sudah jelas pada Pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS bermain proyek daerah maupun negara,” ungkapnya.

Bahwa sesuai aturan undang-undang jelas menyebutkan, ASN atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, Jadi bukan malah sebaliknya, ada oknum ASN terlibat dan kedapatan bermain proyek.

“Jika oknum ASN terlibat dan kedapatan bermain proyek, maka dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf i UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000,” tegas Candra.

Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan, ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

DPD LAKI Provinsi Bengkulu katakan, Bupati harus tegas menyikapi hal ini, mengenai jangan sampai terjadi berulanv kali.

“Karena selain pertimbangan sebagai mana sudah kita sampaikan tersebut, juga menjadi satu faktor negatif bagi Kemajuan Kabupaten Bengkuku Utara,” tukas dia.(Red).

Leave A Reply

Your email address will not be published.