Perkara Pengadaan Website Desa, Besok! DPD LAKI Provinsi Bengkulu Laporkan 12 Kades se Kecamatana Lais ke APH

Bengkulu,binews.co.id – Lahi-lagi persoalan pengadaan website Desa di Kabupaten Bengkulu Utara nampaknya menimbulkan masalah. Sehingga hal ini menjadi perhatian penting bagi Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Provinsi Bengkulu.

Baru-baru ini, DPD LAKI sampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang disampaikan beberapa narasumber, 12 Desa se Kecamatan Lais dalam jarak dekat ini diduga akan melaksanakan pelatihan di salah satu hotel di Provinsi Bengkulu mengenai pengelolaan website Desa.

Menyikapi hal itu, DPD LAKI Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa hal itu tentu bertentangan dengan aturan yang ada.

“Apa lagi infonya, ada dugaan keterlibatan oknum Aparat di Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga, mau tidak mau 12 Kepala Desa tersebut melaksanakan hal yang diduga melanggar aturan tersebut. Dan mirisnya lagi, diduga beberapa Desa melakukan Perubahan APBDes tanpa melalui prosedur dan aturan yang ada.” Kata Candamra Irawan. S.S.,IP selaku Ketua DPD LAKI Provinsi Bengkulu.

Lanjutnya, pengadaan website desa tersebut diduga menelan Anggaran mencapai puluhan juta rupiah per desanya.

“Namun, ada dugaan Anggaran Puluhan Juta Rupiah itu tidak seutuhnya digunakan untuk pengadaan website desa, malainkan ada dugaan fee bagi oknum. Kemudian, dengan Anggaran puluhan Juta untuk membuat website itu tidak masuk akal, apa lagi hanya .go.id.” Bebernya.

Menilai hal itu menimbulkan masalah baru di tengah kalangan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, maka pihaknya meminta untuk stop dulu melakukan pengadaan website desa.

“Karena ini bukan hal yang urgen atau prioritas dalam penggunaan Dana Desa, maka kita minta para Kepala Desa tidak mengadakan pengadaan website desa. Agar hal ini tidak menjadi ajang Korupsi bagi para oknum, maka besok akan kita laporkan persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum.” Tegas Candra.

Terakhir Candra juga mengaskan bahwa, dengan adanya dugaan keterlibatan oknum Aparat dalam hal pengadaan website desa itu, “Maka bertepatan dengan Rakernas LAKI nanti kita akan melaporkan oknum tersebut ke Jamwas Kejaksaan Agung RI. Karena keluhan terhadap tindakan oknum tersebut tidak hanya disampaikan satu kades, tapi sudah banyak kades mengeluhkan hal itu di Kabupaten Bengkulu Utara.” Tutup Candra.(Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.