9 Oknum Camat Kabupaten Bengkulu Utara di Laporkan ke APH, Ada Apa?

Bengkulu,binews.co.id – Membangun Desa dari pinggiran merupakan salah satu langkah Pemerintah saat ini agar lebih maju di era digitalisasi dan lebih efektif dalam menggunakan Dana Desa yang nilainya terbilang sangat besar.

Namun, itu semua tidak boleh lepas dari pengawasan. Baik melalui Apara Penegak Hukum ataupun lembaga kontrol lainnya. Karena tak jarang terkadang Anggaran yang ada dimanfaatkan oknum diluar dari ketentuan penggunaan.

Seperti salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini, yakni persoalan pengadaan website desa. Pasalnya, dalam pengadaan website desa tersebut diduga Anggaran yang di Anggarkan tidak masuk akal.

Menyikapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Provinsi Bengkulu harus mengambil langkah dan sikap, agar Anggaran yang ada tidak disalahgunakan.

Candra Irawan. S.,S.IP selaku Ketua DPD LAKI Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan perihal dugaan tindak Pidana Korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam hal pengadaan website Desa di 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

“Kita sudah laporkan persoalan ini ke Kejati Bengkulu pada Kamis 04 April 2024, mengenai dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam pengadaan website desa. Karena, berdasarkan data dan informasi yang kita dapat, pengadaan website Desa di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dalam wilayah 9 Kecamatan yang kita lpaorkan, kuat dugaan bukan keinginan Kepala Desa, melainkan adanya intimidasi atau tekanan dari okunum demi kepentingan pribadi.” Kata Candra.

Mirisnya lagi kata Candra, dalam perencanaan pengadaan website desa tersebut Anggarannya luar biasa funtastis. Yakni mencapai Rp 29 Juta lebih.

“Ini yang menjadi perhatian kita, sehingga para Kepala Desa ada yang harus melakukan perubahan APBDes. Parahnya lagi, ada informasi yang kita dapat bahwa dari nominal Anggaran pengadaan Website yang di anggarkan, para Kepala Desa diminta setor dul Rp 15 Juta di Bulan April 2024, walaupun pembuatan websitenya ada juga dilaksanakan pada tahun Anggaran 2025.” Beber Candra.

Lnajutnya, hal ini dilaporkan bukan tanpa alasan dan dasar yang jelas. Tentu, kata Candra ini ada temuan dugaan-dugaan yang dilakukan oknum Camat beserta sekcam dan bahkan menurutnya ada keterlibatan oknum Aparat.

“Maka hal ini menjadi perhatian serius bagi Kami DPD LAKI Provinsi Bengkulu, para Kepala Desa harus menanggung kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ada dugaan keterlibatan oknum didalamnya, sehingga membuat para kades terpaksa dalam megadakan pembuatan website. Sementara, pengadaan website desa bukan hal yang urgen, apa lagi masih ada desa yang belum tersentuh sinyal dan jaringan internet.” Paparnya.

Kemudian Candra juga menerangkan bahwa dalam pengadaan website desa, diduga kuat tidak sesuai peraturan yang ada. Baik itu permendesa amupun peraturan pengadaan barang dan jasa.

“Hal ini juga yang mendorong kita menyampaikan laporan ke Kejati Bengkulu, dan bahkan dalam jarak dekat ini PT yang melakukan kerjasama dalam pengadaan website desa juga pasti kita laporkan ke APH. Karena kita menduga PT pembuat website juga terendus sudah melakukan kongkalikong terhadap oknum.” Tegasnya.

“Kita berharap Kejati Bengkulu dapat memproses laporan ini, memanggil 9 oknum Camat yang kita laporkan. Kita percayakan semuanya ke APH dalam melakukan Penyelidikan, dan STOP pembuatan website desa.” Tutupnya.(Red).

1 Comment
  1. Baheri says

    Trima kasih kepada laki berani dan bisa memamahami keluahan para kades dalam pengunaan dana Desa.
    Kami harap kedepàn nya pola seperti ini berubah demi kemajuan Desa itu sendiri bukan sebalik nya banyak prokgram salah sasaran,padahal banyak Desa yg sagat miskin dan tertingal baik ekonomi dan pembagunan lain nya yg harus kita perhatikan,kami harap ormas laki bisa megupas hal2 tabu dan gelap seperti ini menjadi terang,demi tercipta nya dan harapan UU Desa itu sendiri

Leave A Reply

Your email address will not be published.