Prahara Sewa Rumdin Wabup Blitar, Isnadi Jelaskan Tugas BPK Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006

Blitar,binews.co.id – Tugas dan wewenang BPK RI, Bagian Pertama antara lain adalah sebagai berikut:

  1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan maksud tertentu.
  4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pemeriksaan temuan atas pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  5. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
  6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  7. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
    kewenangannya.
  8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, BPK akan memberikan opini,

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

Ada empat jenis opini BPK yaitu :

  1. Wajar tanpa pengecualian ( sesuai standar akutansi pemerintahan ntahan pengungkapan cukup)
  2. Wajar dengan pengecualian ( sesuai standar akuntansi pemerintahan tapi terdapatpengecualian dan kecukupan pengungkapa)
  3. Tidak wajar (tidaksesuaidengan standar akutansi pe.eri tahan)
  4. Tidak berpendapat

Dalam hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fraksi PKB yakni Isnadi ST., M.SA  katakan bahwa Tugas ke delapan dari BPK adalah, Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.

Mulai dari sini, Kata Isnadi idealnya sebuah penyimpangan dapat di identifikasi. Jika pemeriksaan mendapat oponi WTP berarti tidak ada yang perlu dilaporkan kepada instansi berwenang.

“Pertanyaanya, mengapa ada beberapa daerah yg mendapat opini WTP, tapi KPK masih bisa menangkap pejabat daerah tersebut, karena KPK melakukan operasi tangkap tangan.” Ujarnya.

Padahal isu sewa rumah dinas wakil bupati Blitar tidak bisa dilakukan operasi tangkap tangan, karena semua proses terbuka sampai pembayaranyapun ada buktinya.” Lanjutnya.

Disinilah peran BPK untuk melakukan audit untuk mengetahui seluk beluk pengelolaan keuangan sesuai dg standar akuntansi pemerintahan atau tidak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.