DPD LAKI Sorot Beberapa Bangunan, Tempat Usaha Diduga Tidak Memiliki Rekomendasi & Kelengkapan Izin di Wilayah Pantai Panjang

Bengkulu,binews.co.id – Pemerintah telah menganggarkan miliaran Rupiah pendapatan Retribusi. Retribusi tersebut bersumber dari retribusi Pemakaian Daerah berupa pemanfaatan lahan di Wilayah Pantai Panjang.

Awalnya, Pengelolaan Pantai Panjang di kelola Pemerintah Kota Bengkulu, namun sejak November 2021 hak pengelolaan di kembalikan ke Pemprov Bengkulu.

Melihat kondisi tersebut Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Provinsi Bengkulu menyikapi beberapa persoalan mengenai Pengelolaan Pantai Panjang.

Pasalnya, berdasarkan hasil dari pantauan DPD LAKI Provins Bengkulu bahwa diduga ada puluhan Bangunan beserta tempat usaha di Pantai Panjang di duga tidak memiliki kelengkapan izin. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, potensi pendapatan sewa lahan/Bangunan di Pantai Panjang tidak dapat di bangun.

“Seperti halnya persoalan penertipan pedagang, parkir, dan lainnya di duga tidak dilaksanakan OPD terkait dengan maksimal.” Jelas Candra Irawan. S.S.,IP selaku Ketua DPD LAKI Provinsi Bengkulu.

Kemudian, kata Candra ada juga persoalan Aset milik Pemerintah tidak teriventarisir dengan baik. “Sehingga ada Aset milik Pemerintah yang di kelola bahkan di klaim oknum-oknum dengan kepentingan menguntungkan pribadi. Maka, berkenaan dengan hal itu kita berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui OPD terkait untuk tegas dalam mengiventarisasi Aset-aset yang ada dengan baik.” Terang Candra.

Lebih lanjut Candra mengatakan, ada beberapa organisasi yang memilik PKS bersama Pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap pengelolaan wisata Pantai Panjang, namun itu tidak dijalankan sesuai dengan PKS yang sudah di tandatangani yakni PKS No 14 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 dan Surat Nomor 016 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022.

“Namun, dengan munculnya PKS itu nampaknya organisasi yang di percayakan tersebut tidak menjalaninya. Apa lagi organisasi tersebut sudah di bagi wilayah kerjanya.” Tandas Candra.

Selain itu Candra menjelaskan di Pantai Panjang diduga ada penggunaan Aset tidak sesuai dengan ketentuan bahkan diduga terjadi pengrusakan.

“Bagaimana kita mau berbicara peningkatan retribusi, sementara aset yang ada saja tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada bahkan di duga ada terjadinya pengrusakan aset oleh oknum.” Bebernya.

Maka dalam hal ini DPD LAKI Provinsi Bengkulu meminta agar pihak terkait segera menuntaskan persoalan, agar retribusi dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Jangan membiarkan banguna-bangunan dan usaha bebas menggunakan lahan Pemerintah tanpa ada rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk selanjutnya, kita juga akan berkoordinasi kepada Aparat Penegak Hukum terkait badanya dugaan bangunan dan usaha yang tidak memiliki rekomendasi dan izin dari Pemerintah.” Tegas Candra.(Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.