Kota Bengkuliu,binews.co.id – Persoalan dugaan jual beli buku LKS di Sekolah Dasar Ngeri 24 Kota Bengkulu kembali menjadi keluhan orang tua wali murid. Pasalnya, harga dari semua buku yang di beli wali murid begitu funtastis.
Tentu hal itu harus menjadi perhatian dari pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Agar hal itu tidak menjadi beban orang tua wali murid dalam menyekolahkan anaknya.
“Selamat malam bang, kami sebagai wali murid Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Bengkulu, dimana perekonomian kami saat ini sedang susah, mau menyampaikan keluhan kami, bahwa disekolah masih adanya jual LKS, yang mana kami diarahkan oleh guru-guru untuk membeli Paket Buku LKS sebanyak 8 buah buku dengan jumlah harga 185 ribu, buku di titip di outlet depan sekolah yang di koordinir guru-guru kelas. Mohon pantaunnya pak, karena di SDN 24 ini setiap semester selalu mengarahkan kami untuk membeli LKS.” Demikian disampaikan salah satu wali murid SD Negeri 24 Kota Bengkulu kepada media ini, Rabu (03/08/2023).
Selain itu, ia mengatakan bahwa pada saat melakukan pembelian buku, salah satu guru yang mengkoordinir penjualan tersebut sudah menyiapkan buku tersebut dalam satu bundel dengan jumlah 8 buah.
Untuk diketahui, pada tahun lalu di 2022 Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan Pungutan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Lain – lain Tahun 2022. Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengingatkan agar sekolah menaati isi dari SE Walikota Bengkulu tersebut.
“Kalau ada masyarakat yang merasa berat, akan adanya sumbangan sumbangan, dipaksa beli buku ini segera laporan. WA Walikota langsung +62 811-737-646,” kata Helmi Hasan mengingatkan SE Walikota Bengkulu terkait larangan pungutan PPDB dan lain-lain tahun 2022.
Menurut Helmi, melihat kondisi sulit seperti saat ini, Ia tidak menghendakiaada kebijakan sekolah yang memberatkan para wali murid. Terutama yang berkenaan dengan finansial.
“Ini kan masih dalam suasana kesusahan, bahkan seluruh dunia. Masyarakat dunia, juga sedang kesusahan. Dua tahun lalu, Walikota Bengkulu membuat surat keputusan yang sudah diedarkan seluruh sekolah, SD SMP. Agar tidak melakukan pungutan pungutan,” jelas Helmi.
Dijelaskan Helmi, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 : Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Lalu, b . melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Sama halnya yang termuat dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 27.
“Baik cerita untuk A, B, C. Untuk lulusan, atau gurunya mau menikah. Beli LKS, beli seragam, jangan,” tegas Helmi.
Dalam SE yang ia edarkan beberapa waktu lalu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Serta dilarang memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.
Juga dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Namun nampaknya SE tersebut tidak berlaku lagi di tahun 2023, bahkan menjelang akhir jabatan Wali Kota Bengkulu dugaan jual beli LKS semakin marak di tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Bengkulu. Apa lagi, jika tidak membeli LKS, siswa tidak dapat mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya.(Tim).
